Pencarian Kebenaran Informasi di Tahun Politik

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 memang masih setahun ke depan. Namun hingar-bingarnya menghangat pasca pengumuman siapakah kandidat calon pasangan presiden dan wakilnya tanggal 9 Agustus 2018 lalu. Media sosial beberapa kali menjadi rujukan topik politik terkini. Pembaruan informasi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dan apapun perkembangan situasi tersebut bisa disampaikan oleh siapa saja secara lugas kepada para pengguna media sosial. Tanpa harus melalui saringan meja redaksi, sebagaimana saluran koran maupun televisi.

Minggu lalu, pengumuman siapa kandidat calon wakil presiden yang mendampingi petahana ‘bocor’ ke ruang publik melalui cuitan Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang saat itu hadir dalam pertemuan. Breaking-news ini tentu direspons banyak pengguna twitter yang sudah menunggu-nunggu keputusan akhir, termasuk oleh pengguna dengan banyak pengikut, bahkan dinukil oleh media berita online. Meski pernyataan resmi belum dikeluarkan, sebaran cuitan Karding telah mendapat perhatian dan respons banyak pengguna Twitter. Ini memperlihatkan bahwa internet melalui media sosial, menjadi tempat singgah bagi para pencari informasi sebelum pada akhirnya menuju ke situs resmi akun berita1

Di balik respons positif masyarakat Indonesia akan penggunaan internet, hampir delapan puluh persen merasa khawatir bahaya berita palsu2. Misinformasi, Disinformasi, Hoaks, dan Propaganda menjadi beberapa hal yang mewarnai konten media sosial di tahun politik. Sadar atau tidak, tahun politik berdampak pada suhu perdebatan dunia maya. Sebuah laporan asosiasi psikologi Amerika tahun 2017 bahkan mencatat tren tingginya tingkat stress pengguna media sosial pada saat masa pemilihan presiden yang lalu. Kampanye negatif, rumor, xenofobia 3, echo chamber dan beragam sentimen sering digunakan untuk menggiring opini publik pada sosok atau golongan tertentu. Indonesia beberapa kali dicatat media internasional terkait penyalahgunaan isu sara dalam kontestasi politik pemilihan gubernur Jakarta 2017. Yang mencengangkan adalah terbongkarnya sindikat produsen hoaks pada masing-masing kubu aktor politik, Saracens, jaringan Muslim Cyber Army, keduanya memiliki pergerakan terstruktur dan masif. Tidak sekadar akun-akun individual, namun akun palsu juga dikerahkan untuk menghembuskan isu pesanan – bahkan berbagi peranan siapa yang menyerang dan siapa membela kandidat tertentu.

Berita palsu (Fake News) menjadi tantangan seluruh pengguna internet. Perjalanan dari tahun Truth in Crisis (2017) menuju The Battle for Truth (2018)2 membuat kesadaran peselancar dunia maya semestinya meningkat, mengingat pentingnya memeriksa ulang sebuah informasi sebelum disebar ke lebih banyak audiens. Media sosial saat ini bukan hanya sebagai sarana komunikasi virtual orang-per-orang, namun sebagai tempat bagi pengguna untuk bersosialisasi. Dampaknya, lingkungan media sosial perlu dijaga agar tetap pada kondisi sehat. Salah satunya dengan memastikan bahwa sirkulasi konten informasi tidak ditunggangi oleh kepentingan negatif sekelompok orang.

Internet selayaknya menjadi penyedia informasi kolaboratif antar pengguna dengan berbagai latar belakang. Seiring berjalannya waktu, keberlimpahan informasi mungkin tumbuh bersamaan dengan asinkronisasi komunikasi akibat perbedaan pemahaman antara satu user dengan lainnya. Perkembangan teknologi juga mengakomodasi peluang memanfaatkan kesempatan eksploitasi ‘ruang-ruang’ internet bagi sebagian orang, yang seyogyanya menjadi ruang publik baru sebagai pengganti ruang publik yang diprihatinkan Jurgen Habermas beberapa dekade yang lalu. Oleh sebab itu, kekhawatiran akan penyalah-gunaan internet sebagai sarana penyebaran konten negatif juga perlu dibarengi dengan peran aktif penggunanya. The Battle for Truth yang sebenarnya tidak cukup hanya kita sandarkan pada pendapat perorangan atau sebuah institusi saja. Namun melalui ‘riset’ panjang mulai dari diri sendiri untuk memastikan kredibilitas dan validitas sebuah informasi. Dari era informasi yang secara kuantitas sudah sangat berlimpah, mungkin sudah waktunya kita beranjak ke era reputasi, di mana sebuah informasi hanya akan bernilai jika telah melalui proses saring, evaluasi, dan menerima berbagai tanggapan dari pihak lain4. Dengan demikian proses panjang dari pencarian kebenaran sebuah informasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memberi aktivitas browsing online sebuah kerangka yang rumit, namun sebagai dasar dalam menyikapi padatnya simpang siur konten yang kita terima.

Bukan tidak mungkin jika kecenderungan meningkatnya tingkat stress akibat politik, seperti kasus Amerika Serikat, juga tengah kita alami bahkan sebelum berlangsungnya pemilihan presiden 2019.

Atau sudah dirasakan sejak lama?

[Ratu]

Catatan kaki

1. Social Media Use in 2018.
2. The 2018 Edelman TRUST BAROMETER.
3. Xenophobia adalah ketakutan atau rasa ketidak-percayaan kepada yang dianggap asing atau berbeda
4. Origgi, Gloria. 2017. Reputation: What it is and Why it Matters.

View All